KALIMANTAN BARAT — Teknologi ini tidak hanya mendeteksi lokasi titik panas (hotspot), tetapi juga memprediksi potensi kekeringan sebagai peringatan dini risiko karhutla. Data yang disajikan bersifat real-time dan dapat diakses publik melalui tautan hotspot.brin.go.id.
"Teknologi satelit kita mampu memprediksi potensi kekeringan sebagai peringatan dini risiko kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi lokasi titik panas. Hasil pemantauannya disajikan secara real time," ujar Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, M. Rokhis Khomarudin, Sabtu (29/8/2026).
Selain deteksi dini, citra satelit Landsat dan Sentinel digunakan untuk memetakan dan menghitung luas area yang terdampak kebakaran. Analisis ini dijalankan setiap bulan dan hasilnya diserahkan ke Kementerian Kehutanan sebagai bahan informasi publik.
Pendekatan ini menjawab kebutuhan data yang semakin cepat. Jika sebelumnya pembaruan data kehutanan memakan waktu empat hingga enam tahun, kini interval pemantauan bisa mendekati kondisi aktual di lapangan.
Perkembangan teknologi penginderaan jauh membuat data semakin beragam, mulai dari citra satelit, prediksi cuaca, survei lapangan, hingga laporan masyarakat dan media sosial. Namun, Kepala Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik Kementerian Kehutanan, Agus Yasin, mengingatkan bahwa kelimpahan data tidak otomatis menyelesaikan masalah.
"Tantangan pengelolaan informasi kehutanan saat ini tidak lagi sekadar mengenai ketersediaan data. Tidak ada satu jenis data yang dapat menjawab seluruh kebutuhan pengelolaan kehutanan," tegas Agus.
Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) turut memunculkan tantangan baru dalam validasi informasi. Kemudahan menghasilkan dan menyebarkan konten membuat publik harus lebih cermat membedakan data valid, misinformasi, dan hoaks.
Agus menekankan bahwa informasi untuk kebijakan harus memiliki dasar data yang jelas, dapat diverifikasi, dan kontekstual. "Geoinformatika menjadi peran pendukung dasar kebijakan ketika informasi yang digunakan akurat, tepat waktu, relevan, dan memiliki kredibilitas," jelasnya.
Dalam konteks perubahan iklim, sektor Forest and Other Land Uses (FOLU) menjadi komponen krusial dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Sektor ini ditargetkan mencapai net sink pada 2030.
"Selain mereduksi emisi dari sektor FOLU, sektor ini juga berperan sebagai reduktor emisi dari empat komponen lain yang tercatat dalam NDC," ungkap Peneliti Ahli Muda PRG BRIN, Edy Trihatmoko.
Dengan integrasi data geospasial yang akurat, pemerintah berharap pengelolaan hutan dan lahan dapat berjalan lebih berkelanjutan serta keputusan berbasis data dapat menekan risiko bencana karhutla di masa depan.