PONTIANAK — Setiap membuka aplikasi percakapan atau linimasa, warga Kalimantan Barat mungkin merasa sedang melihat gambaran utuh peristiwa politik di sekitarnya. Padahal, yang tampil di layar ponsel hanyalah sebagian kecil dunia yang telah dipilihkan sistem algoritma. Apa yang ditonton, disukai, dikomentari, dibagikan, hingga akun yang diikuti—semuanya menjadi data bagi algoritma untuk menentukan konten berikutnya.
Persoalan ini tidak terlalu krusial jika menyangkut hiburan. Namun, menjadi lain ketika yang dikonsumsi adalah informasi politik. Di Kalbar, politik kini lebih sering dijumpai lewat layar ponsel: potongan pidato tokoh, komentar pendukung, meme, hingga video yang mengklaim sebuah peristiwa—bukan melalui baliho atau pemberitaan televisi.
Sebuah penelitian oleh Christiany Juditha dalam Jurnal Pekommas mengamati penyebaran hoaks terkait Pilkada 2024 dengan pendekatan netnografi. Temuannya patut menjadi perhatian warga Kalbar. Hoaks yang beredar banyak berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan bentuknya bukan sekadar informasi keliru, melainkan juga fitnah serta manipulasi fakta.
Yang membuat narasi ini berbahaya, konten tersebut sering kali disertai gambar atau video yang telah diedit atau ditempatkan di luar konteks. Sebuah foto mungkin benar-benar memperlihatkan seorang tokoh, dan sebuah video mungkin memang pernah direkam. Tetapi ketika diberi keterangan yang salah, dipindahkan konteks waktunya, atau dipotong dari peristiwa yang lebih panjang, maknanya dapat berubah drastis.
Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa TikTok dan Instagram menjadi platform penting dalam penyebaran hoaks yang diamati. Lingkungan filter bubble dan echo chamber ikut membantu informasi beredar di antara pengguna yang memiliki kecenderungan pandangan yang sama. Kondisi ini sering kali lebih menarik untuk dicermati ketimbang persoalan hoaksnya itu sendiri.
Kita kerap berpikir bahwa masalahnya hanya pada pembuat berita palsu. Padahal, ada persoalan lain yang lebih mendasar: mengapa berita tersebut bisa terus beredar dan dipercaya oleh orang-orang tertentu? Jawabannya tidak hanya terletak pada pembuat konten. Kita sebagai pengguna ikut berperan. Ketika hanya mengikuti akun yang pandangannya sama, menyukai konten yang kita setujui, dan membagikan informasi yang menguntungkan kelompok sendiri, secara tidak sadar kita sedang membangun lingkungan informasi yang sempit.
Bayangkan situasi ini: kita membuka Facebook atau TikTok dan melihat sejumlah konten politik yang semuanya memiliki arah yang kurang lebih sama. Beberapa jam kemudian, muncul perasaan bahwa masyarakat memang berpikir seperti itu. Belum tentu. Mungkin kita hanya sedang melihat hasil kerja algoritma dan pilihan kita sendiri.
Orang lain dengan jaringan pertemanan digital berbeda akan melihat informasi yang sama sekali berbeda. Ia bisa saja mendapatkan konten yang menggambarkan tokoh yang kita anggap buruk sebagai sosok yang sangat baik. Keduanya sama-sama merasa mempunyai bukti. Di sinilah filter bubble menjadi persoalan serius dalam komunikasi politik. Kita tidak hanya berbeda pendapat, tetapi bahkan bisa mendapatkan bahan informasi yang berbeda untuk membentuk pendapat tersebut.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius di Kalimantan Barat yang masyarakatnya beragam. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi prasangka terhadap kelompok lain. Informasi yang salah, jika terus-menerus diulang dan dikaitkan dengan identitas kelompok, dapat berdampak lebih besar daripada sekadar membuat seseorang salah memahami sebuah berita.
Tantangan berikutnya datang dari kecerdasan buatan atau AI. Jika persoalannya berhenti pada foto yang diedit atau video yang dipotong, kita masih mempunyai peluang untuk melakukan pemeriksaan. Namun, dengan berkembangnya teknologi AI generatif, verifikasi menjadi semakin sulit. Narasi yang tampak meyakinkan bisa diproduksi secara massal dan disebarkan dengan cepat, membuat batas antara fakta dan rekayasa semakin kabur.
Untuk itu, warga Kalbar perlu membekali diri dengan literasi digital yang mumpuni. Memeriksa sumber berita, mencari informasi dari kanal resmi, dan tidak mudah membagikan konten provokatif adalah langkah awal yang penting. Di era algoritma ini, kemampuan untuk berhenti sejenak dan memverifikasi informasi sebelum percaya adalah keterampilan yang tak kalah penting dari sekadar membaca berita.