KALIMANTAN BARAT — Rivqy menyoroti pernyataan PLN yang kerap berubah-ubah saat dikonfirmasi mengenai penyebab pemadaman. "Katanya bukan karena masalah pasokan batu bara, tapi nyatanya pemadaman terjadi hampir di banyak daerah," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Politisi PKB itu menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan kejelasan apakah persoalan ini murni teknis atau berkaitan dengan pasokan batu bara. "Sampai sekarang juga belum dijelaskan secara terang," sambungnya.
Ia mengaku menerima banyak laporan dari konstituen di berbagai daerah yang mengeluhkan pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Ujug-ujug padam dan durasinya juga cukup lama. Ini saya kira menjadi catatan penting yang tidak boleh lagi terjadi," keluhnya.
Menurut Rivqy, tidak sulit bagi BUMN kelistrikan untuk memberikan informasi awal kepada publik. "Apa susahnya sih memberikan informasi kepada publik dan menjelaskan alasannya kenapa bisa terjadi pemadaman," tegasnya.
Rivqy menilai setiap pemadaman listrik pasti menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik. Gangguan ini tidak hanya menghentikan aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung pada sektor usaha, pelayanan publik, pendidikan, hingga produktivitas masyarakat secara keseluruhan.
"Setiap kali listrik padam, ada banyak pihak yang dirugikan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Rivqy meminta PLN untuk segera memperkuat langkah mitigasi dan antisipasi agar pemadaman bergilir tidak terus berulang. Selain itu, sistem komunikasi publik perusahaan harus diperbaiki dengan memberikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
"Publik berhak mengetahui penyebab gangguan dan kapan kondisi akan kembali normal," pungkasnya.
Ia berharap kejadian serupa menjadi bahan evaluasi serius bagi PLN agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kepercayaan publik terhadap perusahaan penyedia listrik negara tetap terjaga.