SANGGAU — Petani sawit di Kalimantan Barat tak perlu panik menyikapi anjloknya harga TBS dalam beberapa hari terakhir. Kepala Bidang Bina Usaha Perlindungan dan Perpetaan Perkebunan (BUPPP) Disbunnak Sanggau, Kacuk Fitrianto, menyebut penurunan ini murni akibat gejolak pasar menunggu kepastian regulasi baru pemerintah pusat.
Kacuk menjelaskan bahwa penurunan harga tidak ada kaitannya dengan pelemahan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia. Justru, harga CPO global saat ini masih stabil di level sebelumnya.
“Sebenarnya tidak ada penurunan. Ini hanya isu dari pasar bahwa pelaku usaha sedang wait and see atas rencana perubahan regulasi Pemerintah pusat,” terangnya, Senin (25/5/2026).
Isu yang beredar di kalangan pengusaha adalah rencana pemerintah mengubah tata kelola ekspor CPO melalui satu pintu, yaitu BUMN yang nantinya akan ditunjuk oleh Danantara. Kebijakan ini membuat para eksportir menahan diri untuk tidak menjual CPO dalam jumlah besar.
Akibat sikap wait and see tersebut, stok CPO di tingkat pengolah tertahan. Dampaknya langsung terasa ke petani sawit di hulu yang menerima harga TBS jauh dari standar normal. Di Sanggau dan beberapa daerah lain di Kalbar, harga TBS dilaporkan anjlok bervariasi mulai Rp800 hingga Rp2.000 per kilogram.
“Ini kan hanya insting pasar dari pelaku usaha yang takut menjual CPO-nya sehingga CPO tertahan yang berdampak pada turunnya harga TBS. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini sifatnya hanya sementara,” tegas Kacuk.
Disbunnak Sanggau memperkirakan harga akan kembali stabil dalam waktu dekat, tepatnya setelah regulasi baru ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat. Kacuk meminta petani bersabar dan tidak mengambil keputusan tergesa-gesa seperti menjual kebun atau beralih tanaman.
“Untuk itu, kita tunggulah minggu depan bagaimana perkembangan selanjutnya. Kita harapkan harga sawit tetap naik kembali,” pungkasnya.
Pemerintah daerah sendiri tengah memantau perkembangan ini dan akan berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan petani sawit tidak terus menerus dirugikan oleh gejolak kebijakan yang belum final.