PONTIANAK — Rencana pembangunan kereta cepat Trans Borneo disebut sejalan dengan proyek ambisius pengembangan Transportation, Business, and Residential (TBR) Brunergy yang digagas oleh pihak swasta. Proyek ini tidak hanya menjadi urat nadi transportasi, tetapi juga pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Jalur Strategis yang Menyambung Tiga Negara
Rute kereta cepat ini akan melintasi tiga negara dalam satu tarikan rel: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Di dalam negeri, titik awal berada di Pontianak, Kalimantan Barat, lalu melaju ke timur hingga mencapai IKN di Kalimantan Timur.
Konsepnya mirip dengan jalur kereta Trans-Siberia yang menghubungkan Moskow ke Vladivostok, namun dalam skala regional. Dengan panjang total 1.620 kilometer, proyek ini menjadi salah satu koridor infrastruktur terpanjang di Asia Tenggara.
Sinergi dengan Proyek TBR Brunergy
Proyek TBR Brunergy sendiri merupakan kawasan terpadu yang menggabungkan sektor transportasi, bisnis, dan residensial. Rencana kereta Trans Borneo dinilai sebagai komponen kunci yang akan mengintegrasikan kawasan tersebut dengan pusat-pusat ekonomi di sekitarnya.
Ketersambungan ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh antarwilayah secara drastis. Saat ini, perjalanan darat dari Pontianak ke IKN bisa memakan waktu lebih dari 20 jam. Dengan kereta cepat, waktu tempuh diperkirakan menyusut signifikan.
Dampak bagi Kalimantan Barat: Pusat Logistik Baru?
Bagi Kalimantan Barat, proyek ini membuka peluang besar. Pontianak berpotensi menjadi hub logistik yang menghubungkan jalur pelayaran Selat Malaka dengan jalur darat menuju IKN dan Malaysia Timur.
Pelabuhan-pelabuhan kecil di pesisir barat juga bisa terintegrasi dengan stasiun-stasiun kereta, menciptakan simpul distribusi barang yang lebih efisien. Kawasan industri di sekitar Ketapang dan Singkawang pun berpeluang menikmati efek berganda dari proyek ini.
Berapa Biaya dan Kapan Mulai Dibangun?
Hingga saat ini, pemerintah belum merilis angka pasti kebutuhan investasi untuk proyek kereta Trans Borneo. Sumber pendanaan masih dalam tahap pembahasan, termasuk potensi kerja sama dengan investor asing dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Belum ada jadwal pasti kapan groundbreaking dilakukan. Namun, wacana ini kembali mengemuka seiring dengan percepatan pembangunan IKN dan kebutuhan konektivitas antarwilayah di Pulau Kalimantan.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pemerintah dan pihak swasta disebut tengah menyusun studi kelayakan (feasibility study) secara paralel. Hasil studi ini akan menentukan rute pasti, estimasi biaya, serta dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut.
Masyarakat di Kalimantan Barat diimbau untuk mencermati perkembangan rencana ini, terutama terkait pembebasan lahan yang berpotensi menyentuh kawasan perkebunan dan permukiman di sepanjang jalur yang direncanakan.
