PONTIANAK — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mendapat pendampingan dari sisi tata kelola keuangan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) setempat menyiapkan perangkat lunak khusus untuk memudahkan pencatatan anggaran, mulai dari insentif, biaya bahan baku, hingga operasional.
Mengapa Akuntan di Lapangan Butuh Bantuan?
Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono, mengakui bahwa program MBG masih tergolong baru. Para akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum sepenuhnya memahami proses bisnis dan cara menjaga transaksi keuangan.
“Karena program ini baru berjalan, para akuntan belum sepenuhnya memahami bagaimana melakukan pembukuan dan menjaga transaksi keuangan, termasuk proses bisnisnya,” kata Rahmat, Kamis (14/5/2026).
Peran DJPb: Pendamping, Bukan Eksekutor
Rahmat menegaskan, kewenangan pelaksanaan program MBG sepenuhnya berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya dari Kementerian Keuangan hanya mendampingi dari sisi tata kelola dan efisiensi.
“Eksekusi program MBG tentunya menjadi kewenangan BGN secara mutlak, bagaimana melaksanakan dan mengeksekusinya. Peran kami dari Kementerian Keuangan mendampingi dari sisi tata kelola, efisiensi, dan bagaimana mereka mentransaksikan keuangan,” ujarnya.
Software Khusus untuk Seragamkan Pembukuan
Sebagai bentuk dukungan, DJPb Kalbar berkolaborasi dengan Badan Diklat Keuangan Pontianak serta Mustika Anggaran. Mereka menyediakan perangkat lunak sederhana yang dirancang untuk menyeragamkan penatausahaan keuangan program MBG.
Rahmat menyebut, software tersebut diharapkan dapat mempermudah pengelolaan berbagai komponen anggaran. Mulai dari insentif, biaya bahan baku, hingga biaya operasional.
“Supaya seluruh fasilitas dan biaya operasional MBG dapat ditatausahakan dengan baik,” tutupnya.
Koordinasi dengan Koordinator Wilayah SPPG
DJPb Kalbar juga terus berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui koordinator wilayah. Tujuannya untuk memantau kebutuhan di lapangan yang dapat dibantu oleh Kementerian Keuangan.
Pendampingan ini diharapkan berjalan berkelanjutan seiring bertambahnya jumlah SPPG di Kalimantan Barat. Dengan pembukuan yang rapi, DJPb yakin program MBG bisa lebih transparan dan akuntabel.
