PONTIANAK — Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengonfirmasi adanya penurunan dana transfer ke pemerintah kota sebesar Rp233 miliar pada tahun anggaran 2026. Penurunan ini menuntut efisiensi ketat terhadap seluruh program kerja daerah yang telah direncanakan sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Edi usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Senin (4/5/2026). Pemkot kini tengah melakukan evaluasi mendalam untuk menyesuaikan prioritas program dengan visi misi daerah.
Langkah penyesuaian ini menjadi krusial agar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap tercapai. Fokus utama tetap diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat Kota Khatulistiwa.
Strategi Hadapi Defisit Anggaran Rp233 Miliar
Edi menjelaskan bahwa berkurangnya anggaran transfer mengharuskan pemerintah daerah lebih jeli dalam menyusun skala prioritas. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program yang menyentuh langsung kepentingan publik tidak terganggu secara signifikan.
"Program prioritas tetap kita fokuskan pada pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Edi Rusdi Kamtono, Senin (4/5/2026).
Kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal kini menjadi tumpuan utama. Edi mendorong setiap jajaran dinas untuk lebih kreatif mencari solusi pembangunan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran konvensional yang kian terbatas.
Pontianak Masih Kekurangan 2.068 Aparatur Sipil Negara
Tantangan pembangunan di Pontianak tidak hanya datang dari sisi finansial, tetapi juga keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, rasio ASN di lingkungan Pemkot Pontianak hanya berada di angka 0,94 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,4 persen.
Data menunjukkan Kota Pontianak masih membutuhkan tambahan sekitar 2.068 personil ASN untuk mencapai level ideal pelayanan publik. Kondisi ini menuntut adanya perubahan pola kerja yang lebih efektif dan efisien di seluruh tingkatan birokrasi.
"Dengan keterbatasan SDM dan anggaran, kita harus terus berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi secara maksimal," ungkap Edi.
Digitalisasi birokrasi dipandang sebagai solusi mutlak untuk menutup celah kekurangan personil. Penguatan reformasi birokrasi berbasis hasil dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi agenda utama dalam menjaga kualitas layanan kepada warga.
Penyelarasan Program Nasional dan Asta Cita
Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen menyelaraskan pembangunan daerah dengan delapan kluster prioritas nasional. Hal ini mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi, kesehatan, infrastruktur, hingga hilirisasi industri yang menjadi bagian dari visi Asta Cita.
Sejumlah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan lokal. Di tingkat kota, gerakan Pontianak Asri terus diperkuat untuk menjaga ketahanan lingkungan dan estetika kota.
Edi mengingatkan jajarannya agar tetap peka terhadap persoalan harian masyarakat. Masalah sampah, genangan air, hingga perbaikan infrastruktur jalan lingkungan harus tetap tertangani meskipun di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Pada momen upacara tersebut, Pemkot Pontianak juga melepas sejumlah ASN yang memasuki masa purna tugas. Selain itu, tercatat sebanyak 73 ASN Pemkot Pontianak berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada hari yang sama.
