PONTIANAK — Komisi I DPRD Kabupaten Sekadau menyampaikan daerahnya belum menerima alokasi Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla. Dampaknya sudah dirasakan warga: kabut asap menebal, kualitas udara turun, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) meningkat, dan air bersih makin sulit didapat.
Ketua Komisi I DPRD Sekadau Valentinus memaparkan kondisi itu langsung di hadapan Wagub Krisantus. Dari situ, dewan mengusulkan dukungan Pemprov Kalbar berupa peralatan penanggulangan karhutla, logistik, mesin pemadam kebakaran, hingga ekskavator.
Krisantus menilai langkah Komisi I Sekadau datang langsung ke Pontianak sebagai momentum penyamaan persepsi. Menurutnya, komunikasi lintas tingkat pemerintahan jadi kunci agar penanganan karhutla tepat sasaran.
"Sekadau menjadi kabupaten pertama yang datang langsung berdiskusi soal penanganan Karhutla ke provinsi. Ini momentum yang baik untuk menyamakan persepsi dan mengambil langkah konkret bersama," ujar Krisantus.
Dalam pertemuan itu, Krisantus didampingi Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama, Kasat Pol PP Suerman, Plt Kepala BPBD Kalbar, serta perwakilan Dinas LHK dan perangkat daerah terkait.
Perangkat daerah Pemprov Kalbar menjelaskan, penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) bagi kabupaten yang tidak menerima Banpres tidak bisa dilakukan sembarangan. Ketentuannya mengacu pada peraturan perundang-undangan dan arahan Kementerian Dalam Negeri.
Skema dukungan berupa barang atau peralatan juga masih akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat. Tujuannya agar pelaksanaannya sesuai ketentuan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah.
BPBD Provinsi Kalbar menyatakan siap menindaklanjuti kebutuhan peralatan yang diajukan Sekadau, di antaranya mesin pemadam jinjing, selang, dan konektor. Sejumlah peralatan telah disiapkan dan tinggal menunggu koordinasi untuk proses penyerahan.
Dinas LHK Kalbar menegaskan, penetapan penerima Banpres merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Meski begitu, Gubernur Kalbar telah mengusulkan tambahan bantuan untuk empat kabupaten yang belum masuk alokasi, termasuk Sekadau.
Pemprov Kalbar juga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan untuk mendukung kajian sumber air baku. Langkah itu bagian dari penguatan penanganan dampak karhutla jangka panjang.
Krisantus mengaku memahami kekecewaan pemerintah daerah soal belum meratanya alokasi bantuan pusat. Namun ia menegaskan setiap dukungan tetap harus mengikuti ketentuan agar tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai tindak lanjut, Krisantus meminta BPBD Kabupaten Sekadau berkoordinasi teknis dengan BPBD Provinsi Kalbar. Fokusnya menyinkronkan data titik panas (hotspot), luas lahan terdampak, serta kebutuhan penanganan mendesak.
Validitas data dinilai menentukan prioritas penanganan maupun penyaluran bantuan. Dengan data akurat, dukungan pemerintah diharapkan diberikan secara tepat sasaran dan berkeadilan.
Selain penanganan jangka pendek, Pemprov Kalbar telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi perizinan dan aktivitas perusahaan perkebunan serta pabrik yang berpotensi menyumbang emisi dan persoalan lingkungan. Pemerintah juga mempertimbangkan kearifan lokal, termasuk tradisi berladang warga yang dijalankan sesuai ketentuan.
Untuk memperkuat pencegahan ke depan, Krisantus mengusulkan rapat kerja BPBD se-Kalimantan Barat. Forum itu diharapkan menjadi wadah koordinasi antardaerah dalam menyusun desain besar mitigasi dan pencegahan karhutla yang terukur dan berkelanjutan.
Melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi data, dan perencanaan terpadu, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan lebih efektif. Langkah ini sekaligus memperkuat kesiapsiagaan seluruh daerah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.