KUBU RAYA — Pemkab Kubu Raya mulai merasionalisasi belanja operasional sebagai respons terhadap tekanan fiskal dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, memastikan bahwa program prioritas dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tetap aman dari pemangkasan.
Rasionalisasi difokuskan pada belanja operasional yang dinilai tidak mendesak. Sujiwo menyebut penghematan dilakukan pada pos perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial.
“Kami potong yang tidak prioritas. Tapi program yang menyentuh langsung masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan tetap jalan,” ujar Sujiwo.
Tekanan fiskal berasal dari berkurangnya transfer dana dari pusat serta perlambatan pendapatan asli daerah (PAD). Perubahan kebijakan nasional soal belanja daerah juga memaksa pemkab menyesuaikan postur anggaran.
Langkah ini, menurut Sujiwo, bersifat antisipatif agar defisit anggaran tidak terjadi di tengah tahun. Pemkab ingin memastikan APBD tetap sehat hingga akhir tahun fiskal.
Sujiwo menegaskan TPP ASN di Kubu Raya tidak akan dikurangi. Begitu pula dengan belanja modal untuk pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi yang masuk kategori prioritas.
“TPP sudah menjadi hak pegawai. Kami tidak akan mengganggu itu. Yang kami kencangkan ikat pinggang adalah belanja operasional yang tidak produktif,” jelasnya.
Pemkab menjamin pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan kesehatan di puskesmas tetap berjalan normal. Efisiensi disebut hanya menyentuh sisi birokrasi internal, bukan layanan ke warga.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Justru dengan efisiensi ini, anggaran bisa dialokasikan lebih tepat sasaran,” kata Sujiwo.
Pemkab akan mengevaluasi pelaksanaan rasionalisasi setiap triwulan. Jika kondisi fiskal membaik, Sujiwo membuka kemungkinan mengembalikan anggaran operasional ke posisi semula.
“Kami tidak ingin terburu-buru. Yang penting APBD sehat, program berjalan, dan kesejahteraan pegawai terjaga,” pungkasnya.