PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh koordinator wilayah memperbarui data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara berkala. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar Agus Kurniawi, Senin.
Ria Norsan menyoroti adanya perbedaan antara data administratif dengan kondisi nyata penerima manfaat di lapangan. Ia menegaskan hal ini bisa menyebabkan pemborosan jika tidak segera dibenahi.
"Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada karena semua harus terdata secara real-time," kata Gubernur Kalbar itu di Aula Pendopo Gubernur Kalbar.
Pemprov Kalbar meminta pengawasan diperketat di seluruh dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan. Fokus pengawasan meliputi kebersihan dan sanitasi dapur, kualitas kandungan gizi makanan, serta keamanan operasional fasilitas.
Program MBG menyasar anak-anak dan ibu hamil sebagai penerima utama. Pemerintah daerah ingin memastikan distribusi makanan berjalan merata dan higienis.
Dalam menjaga kelancaran program, Pemprov Kalbar melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan diminta memberikan dukungan pengamanan dan perlindungan hukum jika muncul kendala di lapangan.
"Kita harus kompak. Jika ada kendala di lapangan, segera komunikasikan agar kita bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat," ujar Ria Norsan.
Ria Norsan menekankan pengawasan juga penting untuk mengantisipasi isu negatif yang berkembang di media sosial. Termasuk dugaan penyimpangan dan potensi korupsi dalam pengelolaan program makan gratis ini.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Selain menyasar pelajar, program ini juga mendukung upaya penurunan angka stunting di Kalimantan Barat.