PONTIANAK — Ratusan buruh dan mahasiswa memadati Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (4/5/2026). Mereka menuntut kejelasan kontrak kerja dan mengkritik maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perkebunan kelapa sawit.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, langsung menemui perwakilan massa. Dialog terbuka digelar untuk menampung aspirasi dan mencari jalan keluar atas persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan.
Dalam diskusi, aktivis buruh menyoroti sejumlah isu mendasar. Mereka mengungkapkan masih banyak pekerja perkebunan tanpa kontrak kerja jelas. Kasus PHK dan mutasi sepihak juga tinggi, termasuk terhadap pekerja perempuan yang aktif di serikat buruh.
Aktivis buruh Kalbar, Firmansyah, menilai kondisi ini bukan kasus yang berdiri sendiri. “Ini masalah sistemik yang terjadi di berbagai daerah,” ujarnya, dikutip dari suaranusantara.co.id (6/5/2026).
Massa menilai gelombang protes serupa sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun, hasilnya belum signifikan. Mulai dari PHK, kontrak kerja tak jelas, hingga hak tenaga kerja yang jauh dari kata sejahtera.
Kondisi diperparah dengan sulitnya lapangan kerja alternatif. Banyak pekerja perkebunan kelapa sawit memilih bertahan meski berat, karena kebutuhan hidup harus terpenuhi. Situasi ini, menurut para pengunjuk rasa, memberi indikasi pemerintah belum tuntas menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Pemerintah provinsi melalui Sekda Harisson memastikan akan mengevaluasi setiap aspirasi yang disampaikan. Namun, para buruh menekankan aksi massa tak boleh hanya diserap lalu dievaluasi tanpa tindak lanjut nyata. Mereka mendesak pemerintah merumuskan solusi konkret dan mencari akar permasalahan agar persoalan serupa tak terulang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Kalbar terkait tuntutan buruh. Rencana dialog lanjutan antara perwakilan buruh dan dinas terkait masih menunggu jadwal lebih lanjut.