PONTIANAK — Tiga sekolah menengah atas (SMA) yang berlaga di babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalbar di Pontianak harus menerima kenyataan pahit. Polemik penilaian yang terjadi di hadapan publik dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube MPRGOID memicu pertanyaan besar soal objektivitas dewan juri.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, Setjen MPR RI mengakui adanya perhatian dan masukan dari masyarakat. "Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Setjen MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal," tulis pernyataan tersebut.
Kerancuan penilaian bermula dari pertanyaan: "DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."
Dewan juri memberikan pengurangan lima poin untuk jawaban regu C. Pertanyaan yang sama kemudian dilempar ke regu B dari SMAN 2 Sambas. Regu B menjawab persis sama: "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden."
Kali ini, juri menyatakan jawaban regu B benar dan memberikan nilai sepuluh. "Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh," kata dewan juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B.
Regu C langsung menyampaikan keberatan. "Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata perwakilan regu. Menanggapi hal itu, Dyastasita mengatakan, "Tadi disebutkan regu C, ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi." Siswi regu C membantah dan mengulangi jawabannya. "Pak, maaf, mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga? Mungkin dari penonton apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD?"
Dyastasita menutup perdebatan dengan pernyataan, "Keputusan saya kira di dewan juri, ya." Sebelum acara dilanjutkan, dewan juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni, menambahkan bahwa artikulasi peserta menjadi dasar penilaian. "Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak, karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya, itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima," kata Indri.
Setjen MPR RI memastikan evaluasi tidak hanya menyasar insiden di Kalbar, tetapi seluruh aspek teknis pelaksanaan lomba. "MPR akan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan," tulis pernyataan resmi MPR.
MPR memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC empat pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan serta semangat pembelajaran yang konstruktif. "Agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel."
Menutup pernyataannya, Setjen MPR RI mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif dan menghormati seluruh peserta didik. MPR berkomitmen menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas.