PONTIANAK — Pemprov Kalbar dinobatkan sebagai Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Entrepreneur Government melalui Creative Financing serta Terbaik I Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan pada 2026. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ini menjadi indikator keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika fiskal nasional.
Langkah inovasi pembiayaan pembangunan yang diterapkan dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pendekatan tersebut sekaligus menjaga daya beli masyarakat Kalimantan Barat melalui kebijakan yang terukur dan aplikatif.
Keberhasilan meraih predikat terbaik dalam Creative Financing menunjukkan kemampuan Pemprov Kalbar dalam menghadirkan solusi pendanaan pembangunan di luar skema konvensional. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan proyek strategis tetap berjalan tanpa membebani postur APBD secara berlebihan.
Pada sektor stabilitas harga, efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalbar mendapat pengakuan tertinggi di level regional. Sinergi antarinstansi dalam memantau rantai pasok komoditas pangan menjadi faktor penentu kemenangan provinsi ini dibandingkan wilayah lain di Kalimantan.
Tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menunjukkan tren positif yang signifikan. Pada ajang TOP BUMD Awards 2026, Ria Norsan menerima penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD Terbaik atas kapasitasnya membangun kelembagaan ekonomi yang profesional.
Dua institusi daerah di bawah naungan Pemprov Kalbar turut mencatatkan prestasi gemilang pada ajang yang sama:
Selain fokus pada manajemen internal, Pemprov Kalbar memperluas akses layanan keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Upaya ini membuahkan penghargaan TPAKD Terbaik 2025 untuk tingkat provinsi wilayah Kalimantan.
Program inklusi keuangan ini menyasar langsung para pelaku UMKM dan warga di wilayah terpencil agar mendapatkan layanan perbankan yang lebih mudah. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar kepemimpinan Ria Norsan yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sistem ekonomi kerakyatan.
Deretan apresiasi nasional ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memasuki tahun-tahun berikutnya. Fokus pada profesionalisme kelembagaan dan stabilitas ekonomi daerah tetap menjadi prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Khatulistiwa.