SINTANG — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menanggapi viralnya kerusakan jalan di wilayah Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Ia menegaskan bahwa masalah infrastruktur di Sintang bersifat sistemik dan terjadi hampir merata di seluruh wilayah kabupaten tersebut.
Berdasarkan data yang dipaparkan Lasarus, indeks kemantapan jalan di Kabupaten Sintang saat ini merupakan yang terendah di Kalimantan Barat. Angka 12 persen menunjukkan ketertinggalan jauh jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar yang sudah berada di atas 30 persen.
Ketimpangan infrastruktur terlihat jelas saat membandingkan Sintang dengan daerah tetangga. Kabupaten Melawi saat ini memiliki indeks kemantapan jalan sebesar 34 persen, disusul Sekadau 36 persen, Sanggau 37 persen, dan Kapuas Hulu yang mencapai 38 persen.
“Bukan hanya Bedayan yang jalannya rusak. Hampir seluruh wilayah Sintang menghadapi kondisi serupa. Ini menjadi perhatian serius,” ujar Lasarus, Senin (4/5/2026).
Kondisi ini semakin membebani aktivitas warga, terutama ketika memasuki musim penghujan. Kerusakan jalan menghambat mobilitas dan meningkatkan biaya transportasi logistik di pedalaman Sintang.
Menanggapi keluhan warga Bedayan yang sempat viral di media sosial, Lasarus menjelaskan bahwa penanganan jalan di wilayah Sepauk sebenarnya sudah masuk dalam rencana pembangunan pemerintah. Proyek ini tidak muncul secara mendadak akibat tekanan publik.
Pengerjaan infrastruktur tersebut direncanakan mulai dari ruas Manis Raya menuju Bulu Kuning, kemudian berlanjut hingga ke Desa Libau. Secara geografis, wilayah Bedayan berada di antara jalur Bulu Kuning dan Libau tersebut.
“Bedayan itu berada di antara Bulu Kuning dan Libau. Jadi sebelum viral pun sudah kita agendakan dalam pembangunan,” jelasnya.
Lasarus menekankan pentingnya program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk menutupi keterbatasan anggaran di tingkat lokal. Saat ini, alokasi anggaran infrastruktur di daerah mengalami penurunan, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ia berharap program Inpres Jalan Daerah tetap mendapatkan alokasi anggaran yang memadai pada tahun 2026. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat bisa langsung mengintervensi perbaikan jalan daerah yang berstatus mendesak dan prioritas.
“Kami berharap ini tetap menjadi prioritas pemerintah, apalagi di tengah kondisi anggaran infrastruktur daerah yang mengalami penurunan,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lasarus juga mengapresiasi keberanian masyarakat, khususnya anak muda di Bedayan, yang aktif menyuarakan kondisi daerah mereka. Menurutnya, aspirasi tersebut membantu pemerintah dalam memetakan titik-titik kerusakan yang membutuhkan penanganan segera.
“Saya berterima kasih kepada anak-anak di Bedayan yang sudah menyampaikan keluhannya. Mereka mewakili suara masyarakat Kalimantan Barat, terutama daerah dengan kondisi jalan memprihatinkan,” ucapnya.
Pembangunan infrastruktur yang layak diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi warga. Dengan jalan yang mantap, biaya produksi sektor perkebunan dan pertanian bisa ditekan, sehingga kesejahteraan masyarakat di Sintang dapat meningkat secara bertahap.