Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam audiensi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Wagub Krisantus Kurniawan didampingi jajaran teknis Pemprov Kalbar, termasuk Kepala Bapperida Linda Purnama dan Kepala Dinas PUPR Iskandar Zulkarnain, serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan itu adalah optimalisasi fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Wagub menekankan bahwa status internasional tersebut harus didukung konektivitas infrastruktur yang memadai, terutama pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pontiakat dengan kawasan pelabuhan.
Krisantus menegaskan bahwa "percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal. Ini adalah urat nadi logistik yang menghubungkan pusat produksi dengan gerbang ekspor." Konektivitas yang baik menjadi prasyarat utama untuk memaksimalkan peran pelabuhan dalam mendukung ekspor dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Selain pembangunan jalan tol, Pemprov Kalbar juga mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pengerukan alur Sungai Kapuas guna menjaga aksesibilitas kapal menuju Pelabuhan Dwikora. Tingginya tingkat sedimentasi di sungai ini berpotensi menghambat aktivitas pelayaran dan operasional pelabuhan secara keseluruhan.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Wagub juga menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan kondisi riil di daerah. Krisantus menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyelesaian persoalan sengketa lahan, pertambangan rakyat, serta perlindungan hak masyarakat adat. "Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan. Evaluasi RTRW menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, termasuk ruang legal bagi pertambangan rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar juga mengusulkan kelanjutan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebagai dukungan pembiayaan pembangunan jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalur ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat merespons positif berbagai usulan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah serta memperkuat kepastian hukum tata ruang bagi masyarakat. Komitmen koordinasi antara pusat dan daerah ini diproyeksikan akan memperkuat daya saing ekonomi Kalimantan Barat dalam skala regional dan nasional.