Pemerintah Jepang resmi mengakhiri misi kemanusiaan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat setelah mengerahkan tiga helikopter CH-47 Chinook dan 361 personel Japan Disaster Relief. Misi yang berlangsung 16-29 September 2026 itu mencatat lebih dari 40 operasi pemadaman. Penarikan personel ditandai dengan keberangkatan mereka dari Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah, Rabu (30/9/2026).
MEMPAWAH — Sejumlah personel Japan Disaster Relief (JDR) terlihat berjalan dari helikopter CH-47 Chinook menuju kapal Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) JS Kunisaki di Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah. Proses pemulangan itu menjadi penanda berakhirnya operasi kemanusiaan yang berjalan hampir dua pekan di Bumi Khatulistiwa.
Misi ini melibatkan tiga unit helikopter CH-47 Chinook yang diterbangkan langsung dari Jepang. Sebanyak 361 personel JDR diterjunkan untuk membantu pemadaman di sejumlah titik karhutla Kalbar.
Lebih dari 40 Operasi Pemadaman dalam 14 Hari
Selama 16-29 September 2026, tim gabungan JDR menuntaskan lebih dari 40 operasi pemadaman. Operasi itu menyasar titik-titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat.
Helikopter Chinook berperan besar dalam menjangkau lokasi yang sulit diakses tim darat. Kapasitas angkut air yang besar membuat pesawat ini efektif untuk pemadaman di lahan gambut.
Pelabuhan Kijing Jadi Titik Pemulangan
Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah dipilih sebagai lokasi pemulangan personel dan peralatan. Kapal JMSDF JS Kunisaki bersandar di dermaga untuk mengangkut helikopter serta personel kembali ke Jepang.
Proses pemulangan berlangsung bertahap. Personel lebih dulu meninggalkan area helikopter, lalu berjalan menuju kapal yang telah menunggu di dermaga.
Apa Dampaknya bagi Warga Kalbar?
Kehadiran tim JDR memberi tambahan kekuatan udara bagi pemadaman karhutla di Kalbar. Selama dua pekan, operasi udara berjalan bersamaan dengan upaya darat yang dilakukan petugas gabungan.
Setelah personel Jepang ditarik, penanganan karhutla sepenuhnya kembali ke tim gabungan dalam negeri. Pemerintah daerah masih perlu mengantisipasi potensi titik api baru, terutama saat kemarau berlanjut.
