JAKARTA — Kepala Bakom RI M. Qodari menilai industri pers nasional membutuhkan insentif fiskal agar tetap bertahan di tengah persaingan era digital. Usulan keringanan pajak bagi media arus utama itu, menurutnya, perlu dibahas dan diusulkan kepada kementerian terkait.
Qodari menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber podcast PWI Channel di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat. Acara berlangsung Selasa (15/9/2026) pukul 19.00 WIB dan dipandu Dede Apriyadi, wartawan senior yang juga bagian dari tim siniar PWI.
Menurut Qodari, media arus utama menghadapi tekanan kompetisi yang tidak seimbang dengan platform digital. Kebijakan keringanan pajak dinilai menjadi salah satu jalan menjaga keberlangsungan industri pers nasional.
Usulan itu tidak berhenti di ruang diskusi. Qodari menyebut langkah ini penting untuk dibahas dan diusulkan kepada kementerian terkait agar ada tindak lanjut konkret.
Pokok bahasan kedua menyoroti tata kelola ruang digital. Media arus utama terikat ketat oleh kode etik jurnalistik, sementara ekosistem media sosial cenderung bebas.
Qodari menilai ketimpangan itu perlu diatasi bersama. Ia menyebut PWI, organisasi pers lain, dan DPR perlu dilibatkan agar ada keselarasan aturan.
"Sosial media saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. Karena itu, bagaimana cara mengatur konten media sosial ini harus dibahas bersama, termasuk melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, serta DPR, agar ada keselarasan," ujar Qodari.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi kehadiran dan keterbukaan Kepala Bakom RI berdialog langsung dengan insan pers. Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang cair antara pemerintah dan organisasi pers adalah fondasi ekosistem informasi publik yang kredibel.
"Kehadiran Kepala Bakom RI di PWI Pusat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi dunia pers. PWI tentu menyambut baik setiap langkah sinergi yang produktif, termasuk perhatian terhadap keberlangsungan industri media massa," ujar Akhmad Munir.
Ia menambahkan, pers nasional siap mengambil peran strategis sebagai jembatan informasi yang objektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Peran itu mencakup pengawalan program pembangunan nasional maupun situasi darurat seperti kebencanaan.
Qodari menegaskan dukungan dan sinergi pemerintah dengan institusi media bukan bentuk intervensi atau upaya mengatur dapur redaksi. Ia menyebutnya sebagai kemitraan strategis yang setara.
"Bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada media bukanlah berarti ingin mengatur, melainkan bagian dari bentuk sinergi yang harmonis antara pemerintah dan media," tegas Qodari.
Bakom RI, lanjutnya, berkomitmen berada di garda terdepan memastikan arus informasi publik berjalan akurat, transparan, dan akuntabel.
Sesi siniar ditutup dengan pembahasan evaluasi program pemerintah berdasarkan hasil survei publik. Pemerintah memandang data dan hasil survei secara objektif sebagai bahan masukan konstruktif.
Tujuannya, agar efektivitas program pembangunan bisa dioptimalkan dan manfaatnya dirasakan nyata oleh masyarakat luas.