PONTIANAK — Ria Norsan menegaskan bahwa amanah yang diemban bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa perubahan nyata bagi petani. Ia berkomitmen menjadikan HKTI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan.
Dalam sambutannya, Norsan mengajak seluruh pengurus untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi. “Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalbar,” ujarnya.
Ia menambahkan, HKTI harus hadir di garis terdepan membangun sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat tani. Menurutnya, setiap program yang dijalankan harus memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh petani di pelosok Kalbar.
“Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk menghadirkan perubahan nyata, demi tanah yang lebih subur dan senyum petani yang semakin sejahtera,” ungkap Norsan.
Rangkaian acara pelantikan dinilai Norsan menjadi bukti bahwa HKTI hadir dekat dengan rakyat. Jalan sehat yang dilepas langsung oleh Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Ketua TP PKK Kalbar, Erlina Norsan, serta jajaran kepala perangkat daerah, disambut antusias warga.
“Pelantikan hari ini terasa istimewa karena dirangkaikan dengan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah. Ini menjadi bukti nyata bahwa HKTI hadir dan dekat dengan rakyat,” tuturnya.
Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait kemandirian pangan nasional. Ia menegaskan bahwa mulai tahun 2025, Indonesia tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula.
“Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula. Ke depan, ketergantungan terhadap impor komoditas pangan akan terus kita kurangi,” jelas Sudaryono.
Kebijakan ini, kata dia, harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Ia juga mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit agar membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Sudaryono menekankan bahwa harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan yang sudah disepakati antara pemerintah daerah, pabrik, dan petani. “Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
“Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera. Petani harus sejahtera,” pungkas Sudaryono di hadapan ribuan peserta jalan sehat dan pengurus HKTI yang baru dilantik.