PONTIANAK — Perubahan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Pontianak membuka peluang untuk menegaskan identitas akademik sekaligus identitas kebudayaan Kalbar. Pertanyaan soal nama siapakah yang paling layak diabadikan sebagai identitas universitas Islam negeri pertama di Bumi Khatulistiwa ini pun mengemuka.
Menurut arsitek dan master urban designer, Syarif Usmardan, nama Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie memiliki legitimasi historis tertinggi. "Jika menggunakan ukuran sejarah, kontribusi terhadap penyebaran Islam, jasa pendirian kota, legitimasi sosial dan relevansi terhadap karakter universitas Islam, maka jawabannya hampir tidak menyisakan ruang perdebatan," tulisnya dalam sebuah analisis.
Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie pada 1771 membuka kawasan di muara Sungai Kapuas dan Sungai Landak, mendirikan Kesultanan Kadriah, membangun Masjid Jami’, sekaligus meletakkan fondasi Kota Pontianak. Dari kawasan hutan dan jalur sungai, berkembang pusat perdagangan, pemerintahan, dan dakwah Islam yang menjadi embrio ibu kota Kalbar.
Gagasan ini merujuk pada tradisi penamaan universitas di Indonesia dan dunia yang bukan sekadar urusan administratif. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hingga UIN Sultan Syarif Kasim Riau menjadi contoh bagaimana nama universitas menjadi penghormatan terhadap ulama, sultan, dan penyebar Islam yang membentuk sejarah daerahnya.
"Universitas bukan hanya lembaga pendidikan. Ia adalah institusi kebudayaan. Ia bertugas menjaga kesinambungan sejarah sekaligus melahirkan masa depan," kata Syarif Usmardan yang juga seorang arsitek.
Dalam perspektif ini, penamaan universitas merupakan bagian dari politik memori (politics of memory), yakni bagaimana suatu masyarakat memilih tokoh yang dianggap paling layak menjadi simbol identitas kolektifnya. Syarif Usmardan menekankan bahwa usulan ini bukan lahir dari sentimen genealogis atau romantisme sejarah keluarga, melainkan bentuk penghormatan terhadap fakta sejarah.
Jika daerah lain mampu menghormati tokoh-tokoh pendirinya melalui nama universitas, pertanyaan kritis pun muncul: mengapa Pontianak justru ragu mengabadikan nama pendiri kotanya sendiri?