KALIMANTAN BARAT — Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Moh Jusrianto, menilai kebijakan ini bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan. "Aktif mengelola sumber daya alam strategis untuk optimalisasi manfaat sangat relevan di tengah rivalitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, perebutan sumberdaya strategis. Ini membuat ekspor satu pintu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan," ujarnya dalam Discourse Forum di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Lewat integrasi ini, pemerintah memproyeksikan konsolidasi pasar domestik bisa lebih kuat. Skema ini juga diyakini menjadi alat untuk memberantas praktik under-invoicing dan kebocoran devisa hasil ekspor yang selama ini merugikan negara.
Meski mendukung, Jusrianto mengingatkan sentralisasi ekspor berisiko tinggi jika tidak dibarengi pengawasan ketat. Reform Syndicate pun menyodorkan lima rekomendasi taktis agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang. Pertama, sistem digitalisasi perdagangan harus terintegrasi penuh agar data tidak mudah dimanipulasi.
Kedua, audit berkala oleh lembaga independen wajib dilakukan untuk menjaga akuntabilitas PT DSI. Ketiga, mekanisme pengaduan bagi eksportir yang dirugikan harus dibuka lebar. Keempat, pemerintah perlu menetapkan harga patokan yang fleksibel agar tidak mematikan daya saing di pasar global. Kelima, transparansi biaya administrasi dan logistik di pelabuhan harus dipublikasikan secara terbuka.
Jusrianto menekankan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, kebijakan ini bisa memicu inefisiensi birokrasi dan distorsi pasar. "Sentralisasi ekspor harus diiringi tata kelola yang kuat, transparan dan akuntabel," tegasnya. Sebab, pengelolaan terpusat yang keliru justru akan menciptakan bottleneck baru di sektor logistik dan perdagangan.
Langkah ini dinilai strategis di tengah perebutan sumber daya alam global yang semakin sengit. Namun, keberhasilannya kini bergantung pada seberapa ketat pemerintah mengawasi PT DSI sebagai satu-satunya pintu keluar komoditas utama Indonesia.