PONTIANAK — Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak berhasil membukukan realisasi program kerja di atas target pada 2025. Angka capaian sebesar 145,74 persen itu disebut Wali Kota Edi Rusdi Kamtono lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang mencapai 135,78 persen.
“Capaian ini berada di atas rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat sebesar 135,78 persen,” ujar Edi dalam rapat pleno di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).
Edi menjelaskan, TPAKD berfungsi sebagai forum koordinasi antara pemda, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Beberapa program yang menjadi perhatian utama meliputi pemberdayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro, digitalisasi UMKM melalui QRIS, perluasan titik akses keuangan, satu rekening satu pelajar, literasi keuangan, serta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Ini menjadi target kita, sehingga upaya meningkatkan program kerja dengan nilai optimal bisa tercapai,” katanya.
Meski capaian program tergolong tinggi, Edi mengakui masih ada tantangan. Salah satunya terkait capaian Universal Health Coverage (UHC). Pada 2025, Kota Pontianak sudah berstatus UHC prioritas di bidang kesehatan. Namun, pengurangan dana transfer daerah berdampak pada kemampuan pemenuhan target UHC secara menyeluruh.
“Tahun 2025 Kota Pontianak sudah UHC prioritas untuk kesehatan. Tetapi karena ada pengurangan dana transfer daerah jadi terkendala. UHC-nya akan kita tambah di perubahan anggaran,” jelasnya.
Pemerintah Kota Pontianak juga berencana memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sasaran perluasan tidak hanya pekerja formal, tetapi juga kader posyandu dan pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan keselamatan kerja.
Edi berharap Organisasi Perangkat Daerah terkait bersama OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus memberikan perhatian dan pendampingan terhadap target-target yang masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, capaian kabupaten/kota akan berdampak terhadap pencapaian Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan.
“Ini juga perlu bimbingan dan bantuan dari pemerintah provinsi, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan target capaian,” katanya.
Wali Kota menegaskan, percepatan akses keuangan tidak hanya menyangkut angka capaian program, tetapi juga bagaimana masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan yang aman, resmi, dan sesuai kebutuhan. Dengan akses yang lebih luas, UMKM, pelajar, pekerja rentan, dan kelompok masyarakat lainnya diharapkan semakin berdaya secara ekonomi.
“Kita ingin akses keuangan ini benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.