PONTIANAK — Ria Norsan menekankan bahwa program TPAKD harus menyasar langsung sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalbar. Ia secara spesifik menyebut sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai prioritas utama.
“Program TPAKD jangan hanya sebatas administrasi. Harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan,” tegas Gubernur dalam sambutannya.
Menurut Ria Norsan, kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya menjadi fondasi utama untuk memperluas akses layanan keuangan yang inklusif. Ia menilai sinergi yang sudah terbangun selama ini harus terus diperkuat agar dampaknya bisa menjangkau lebih banyak warga.
“TPAKD harus menjadi penggerak utama dalam mempercepat inklusi keuangan sehingga masyarakat dapat memperoleh akses permodalan, perlindungan keuangan, dan layanan jasa keuangan yang lebih mudah,” ujarnya.
Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, melaporkan capaian TPAKD provinsi telah mencapai 117,61 persen. Sementara rata-rata capaian di tingkat kabupaten dan kota justru lebih tinggi, yakni 135,78 persen. Seluruh daerah di Kalbar tercatat berhasil merealisasikan program di atas target 100 persen.
Meski capaian positif, Rochma mengingatkan tantangan ke depan semakin besar. Ia menyebut edukasi masyarakat tentang literasi keuangan tetap menjadi pekerjaan rumah utama.
“Masyarakat perlu terus diedukasi agar memahami manfaat sekaligus risiko dari setiap produk keuangan yang digunakan,” kata Rochma.
Gubernur meminta seluruh TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk menyelaraskan program dengan Roadmap TPAKD 2026-2030. Prioritasnya meliputi peningkatan literasi keuangan masyarakat, perluasan akses pembiayaan sektor produktif, serta penguatan budaya menabung dan kepesertaan jaminan sosial.
Rapat pleno itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar selaku Ketua TPAKD Kalbar, para kepala daerah se-Kalimantan Barat, serta pimpinan lembaga jasa keuangan. Ke depan, penguatan infrastruktur akses keuangan dan pendampingan kepada masyarakat akan terus didorong agar inklusi keuangan tidak hanya menjadi angka, tetapi benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil di pedesaan.