PONTIANAK — Harga tandan buah segar (TBS) sawit di Kalimantan Barat turun tajam dalam sepekan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh beredarnya wacana pemerintah pusat yang akan menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas kelapa sawit. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar langsung bereaksi dan mendesak pemerintah memberikan kepastian hukum agar harga tidak terus terpuruk.
Wacana ekspor satu pintu membuat para eksportir dan pedagang besar menahan pembelian TBS dari petani. Akibatnya, harga di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) di Kalbar langsung anjlok. Sejumlah petani di Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Sintang mengeluhkan harga yang turun hingga Rp 300 sampai Rp 500 per kilogram dari harga normal pekan sebelumnya.
"Ini baru wacana, tapi dampaknya sudah terasa langsung ke petani. Kalau tidak cepat direspons, petani kecil yang paling menderita," ujar seorang anggota Komisi II DPRD Kalbar yang membidangi perkebunan.
DPRD Kalbar meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian segera mengklarifikasi status wacana tersebut. Apakah akan benar-benar diterapkan atau hanya sekadar usulan. Ketidakpastian ini dinilai lebih berbahaya dari kebijakan itu sendiri karena langsung memukul harga di tingkat petani.
"Kami minta pemerintah pusat segera duduk bersama dengan dinas perkebunan provinsi dan asosiasi petani. Jangan sampai petani di Kalbar jadi korban dari ketidakjelasan regulasi," tegas Ketua DPRD Kalbar dalam pernyataan resminya.
Menghadapi harga yang jatuh, sebagian petani di Kalbar mulai menunda panen TBS. Mereka berharap harga kembali normal dalam waktu dekat. Namun, langkah ini berisiko karena buah sawit yang terlalu matang akan menurunkan kualitas dan harga jualnya semakin rendah.
Di sisi lain, pabrik kelapa sawit di Kalbar juga mengurangi kapasitas produksi sebagai antisipasi jika kebijakan ekspor satu pintu benar-benar berlaku. Situasi ini menciptakan efek domino yang merugikan seluruh rantai pasok sawit di provinsi penghasil CPO terbesar ketiga di Indonesia itu.
DPRD Kalbar berencana mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perdagangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta. Mereka juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Perkebunan dan Perkebunan Provinsi Kalbar pekan depan. Tujuannya, menyusun rekomendasi konkret agar pemerintah pusat segera mengambil sikap.
Tanpa kepastian, harga sawit di Kalbar dikhawatirkan terus tertekan hingga akhir bulan. Padahal, komoditas ini menjadi sumber penghidupan utama bagi lebih dari 200 ribu kepala keluarga petani di provinsi tersebut.