KUBU RAYA — Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Barat, H. Syarief Abdullah Alkadrie, turun langsung memantau sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kantor Desa Mekar Sari, Kabupaten Kubu Raya, Senin (4/5). Dalam kesempatan itu, Syarief memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan rumah swadaya tersebut.
Syarief menekankan bahwa bantuan bedah rumah ini merupakan hak masyarakat yang harus diterima utuh tanpa potongan. Ia mewanti-wanti agar tidak ada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apa pun dan sekecil apa pun selama proses penyaluran dan pembangunan berlangsung.
"Walaupun nilai bantuannya tidak besar karena sifatnya stimulan, ini adalah bentuk perhatian negara. Saya berharap, dana yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujar Syarief di hadapan para penerima manfaat.
Selain masalah pungli, kualitas material bangunan juga menjadi sorotan utama. Syarief meminta para fasilitator dan penerima bantuan memastikan bahan yang digunakan sesuai standar teknis. Hal ini penting agar rumah yang dibangun benar-benar kokoh dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Sosialisasi kali ini dihadiri oleh 90 warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Mereka berasal dari enam desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang mendapatkan alokasi program pada tahun anggaran ini.
Daftar desa penerima manfaat program BSPS tersebut meliputi:
Nefri Matina Sampatiku dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan Barat menjelaskan bahwa program ini sepenuhnya merupakan hasil kawalan aspirasi Syarief Abdullah sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Ia memaparkan prosedur teknis mulai dari pemilihan toko bangunan hingga standar kualitas bahan.
"Pelaku utama dari bantuan ini adalah penerima itu sendiri. Kami dari balai memastikan secara teknis agar apa yang telah diperjuangkan Pak Syarief di pusat dapat terwujud dengan kualitas yang baik di lapangan," kata Nefri.
Program BSPS di Kubu Raya bukan merupakan agenda baru bagi Syarief Abdullah. Sejak 2016, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat I ini tercatat telah memperjuangkan puluhan ribu unit bantuan bedah rumah melalui jalur aspirasi di parlemen.
Syarief yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyatakan, kehadiran negara melalui bantuan stimulan sangat krusial bagi warga yang masih tinggal di hunian tidak layak. Baginya, memastikan bantuan sampai tepat sasaran tanpa potongan adalah prioritas dalam menjalankan fungsi pengawasan di daerah.